---
Respon Maxim Soal Rencana Status Pengemudi Online Menjadi Pekerja Tetap
Isu perubahan status pengemudi ojek online (ojol) dari mitra menjadi pekerja tetap kembali ramai dibicarakan setelah pemerintah mengisyaratkan kemungkinan revisi regulasi di sektor ekonomi digital. Wacana ini muncul seiring meningkatnya tuntutan agar para pengemudi memiliki perlindungan sosial, jaminan kerja, serta kepastian pendapatan yang lebih layak. Namun, tanggapan dari para perusahaan aplikasi, termasuk Maxim, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.
---
Latar Belakang Wacana Perubahan Status Pengemudi
Selama ini, pengemudi ojek online — baik roda dua maupun roda empat — bekerja dalam skema kemitraan dengan perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Skema ini menempatkan pengemudi sebagai "mitra usaha" yang tidak terikat kontrak kerja tetap. Mereka bebas memilih kapan akan bekerja, berapa lama, serta tidak memiliki kewajiban untuk menerima seluruh pesanan.
Namun di sisi lain, skema ini juga membuat posisi mereka rentan. Banyak pengemudi mengeluh karena tidak mendapatkan jaminan sosial, tunjangan kesehatan, atau perlindungan hukum yang memadai jika terjadi kecelakaan kerja. Inilah yang kemudian memicu dorongan dari pemerintah dan kalangan pekerja agar status mereka diubah menjadi pekerja tetap, seperti halnya karyawan pada umumnya.
---
Sikap Maxim: Kemitraan Masih yang Paling Tepat
Menanggapi wacana tersebut, Maxim Indonesia secara terbuka menyatakan bahwa model kemitraan tetap menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kondisi industri transportasi daring. Dalam pernyataannya kepada media, Maxim menegaskan bahwa sistem ini memberi keleluasaan bagi pengemudi untuk mengatur waktu kerja sendiri dan memilih kapan ingin menerima orderan.
Menurut perwakilan Maxim, jika status pengemudi diubah menjadi karyawan tetap, maka akan muncul berbagai konsekuensi administratif dan operasional yang justru dapat merugikan para pengemudi itu sendiri. Misalnya:
Adanya kewajiban jam kerja minimal, seperti 40 jam per minggu,
Tidak diperbolehkan menerima pesanan dari aplikasi lain,
Harus mengikuti jadwal kerja yang diatur oleh perusahaan,
Dan kemungkinan dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan tersebut.
Dengan kata lain, fleksibilitas yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi pengemudi ojol akan hilang. "Banyak mitra kami yang bergantung pada fleksibilitas ini untuk menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan keluarga, kuliah, atau pekerjaan lain," ujar perwakilan Maxim dalam keterangannya.
---
Dampak Jika Pengemudi Dianggap Pekerja Tetap
Maxim menilai bahwa perubahan status pengemudi menjadi pekerja tetap tidak hanya berdampak pada pengemudi, tetapi juga terhadap ekosistem bisnis digital secara keseluruhan.
Pertama, biaya operasional perusahaan diperkirakan akan meningkat tajam karena perusahaan wajib menyediakan tunjangan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum seperti layaknya karyawan biasa.
Kedua, sistem rekrutmen yang saat ini sangat terbuka — di mana siapa pun bisa menjadi pengemudi dengan memenuhi syarat dasar — bisa menjadi lebih terbatas karena adanya batasan jumlah pekerja yang mampu ditanggung oleh perusahaan.
Ketiga, persaingan antar-platform bisa menurun karena perusahaan harus menyesuaikan model kerja dengan aturan ketenagakerjaan konvensional yang lebih kaku.
Dalam kondisi demikian, Maxim khawatir banyak pengemudi yang justru akan kehilangan kesempatan kerja karena tidak semua bisa diakomodasi dalam skema baru. "Kita harus realistis, tidak semua pengemudi siap atau ingin bekerja penuh waktu. Banyak dari mereka yang hanya menjadikan ini sebagai penghasilan tambahan," jelas pihak perusahaan.
---
Alternatif Solusi: Regulasi Kemitraan yang Adaptif
Alih-alih mengubah status pengemudi menjadi pekerja tetap, Maxim mengusulkan agar pemerintah memperkuat perlindungan hukum dalam skema kemitraan yang sudah ada.
Menurut mereka, pendekatan yang paling ideal adalah dengan membuat regulasi adaptif yang mampu memberikan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan jaminan sosial.
Regulasi ini diharapkan bisa mengatur beberapa hal penting, seperti:
Standar pendapatan minimum bagi pengemudi,
Perlindungan terhadap pemutusan kemitraan sepihak,
Jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan,
Serta transparansi dalam sistem perhitungan insentif dan potongan biaya aplikasi.
Dengan cara ini, Maxim menilai kesejahteraan mitra pengemudi bisa meningkat tanpa harus mengorbankan fleksibilitas yang menjadi ciri utama pekerjaan di sektor gig economy.
---
Pandangan Pemerintah dan Serikat Pengemudi
Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji berbagai opsi terkait status hukum pengemudi daring. Beberapa pejabat menyebutkan bahwa perlindungan sosial menjadi prioritas, bukan semata-mata perubahan status.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kominfo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sedang menyusun kerangka hukum baru yang lebih adil bagi pekerja platform digital.
Sementara itu, sebagian pengemudi yang tergabung dalam komunitas atau serikat pekerja tetap mendorong adanya status kerja yang lebih pasti agar hak-hak dasar mereka tidak diabaikan. Mereka menilai banyak pengemudi kini bergantung penuh pada aplikasi sebagai sumber penghasilan utama, sehingga wajar jika menuntut perlindungan seperti pekerja formal lainnya.
---
Analisis: Antara Fleksibilitas dan Kepastian
Polemik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua kebutuhan utama:
1. Kebutuhan akan fleksibilitas kerja, yang menjadi ciri khas ekonomi digital modern,
2. Kebutuhan akan kepastian dan perlindungan sosial, yang merupakan hak dasar setiap pekerja.
Maxim dan perusahaan lain seperti Grab serta Gojek berdiri di sisi pertama, mempertahankan fleksibilitas sebagai nilai utama.
Namun banyak pihak mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa perlindungan justru bisa membuka celah eksploitasi.
Karena itu, solusi terbaik tampaknya bukan dengan memaksakan salah satu model, melainkan menggabungkan keduanya. Pemerintah dapat menetapkan standar minimal perlindungan, sementara perusahaan tetap mempertahankan sistem kemitraan yang dinamis dan efisien.
---
Penutup
Respon Maxim terhadap wacana pengubahan status pengemudi online menjadi pekerja tetap mencerminkan kompleksitas dunia kerja digital di era modern.
Di satu sisi, perusahaan ingin menjaga kebebasan dan efisiensi sistem yang sudah berjalan.
Namun di sisi lain, pengemudi membutuhkan jaring pengaman sosial agar tidak terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.
Diskusi ini belum selesai — tetapi satu hal yang pasti, arah kebijakan ke depan harus mempertimbangkan kepentingan bersama: kesejahteraan pengemudi, keberlanjutan perusahaan, dan stabilitas ekosistem transportasi digital nasional.
---