---
Respon Maxim Soal Rencana Pengemudi Online Dijadikan Pekerja Tetap: Antara Perlindungan dan Fleksibilitas
Wacana perubahan status pengemudi ojek online (ojol) dari "mitra" menjadi "pekerja tetap" kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah pihak tengah mengkaji kemungkinan ini, dengan tujuan memberikan perlindungan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan yang lebih baik bagi para pengemudi.
Namun, di tengah dukungan sebagian kalangan terhadap ide tersebut, sejumlah perusahaan aplikasi transportasi daring—termasuk Maxim Indonesia—menyampaikan pandangan berbeda. Maxim menilai bahwa perubahan status tersebut tidak serta-merta membawa kebaikan bagi semua pihak.
---
Latar Belakang Wacana
Selama ini, para pengemudi ojek online bekerja dengan status kemitraan. Artinya, mereka bukan karyawan tetap, melainkan rekan bisnis yang terhubung melalui aplikasi. Status ini memberikan keleluasaan bagi pengemudi untuk menentukan kapan dan di mana mereka ingin bekerja, tanpa kewajiban jam kerja tertentu.
Namun, sejumlah pihak menilai bahwa sistem kemitraan tersebut membuat posisi pengemudi sangat lemah di mata hukum. Mereka tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan seperti cuti, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, atau perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak.
Sebagai respons, muncul gagasan agar pengemudi online diubah statusnya menjadi pekerja tetap, dengan hubungan kerja yang lebih formal dan terikat aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
---
Pandangan Maxim Indonesia
Maxim menegaskan bahwa mereka memahami dan mendukung semangat pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para pengemudi. Namun, menurut perusahaan asal Rusia yang kini beroperasi luas di Indonesia itu, perubahan status dari mitra menjadi pekerja tetap justru bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
1. Hilangnya Fleksibilitas yang Dihargai Mitra
Dalam pernyataannya, pihak Maxim menyebut bahwa salah satu keunggulan utama sistem kemitraan adalah fleksibilitas waktu dan penghasilan. Para pengemudi bebas menentukan jam kerja, bahkan bisa bergabung dengan lebih dari satu platform sekaligus.
Jika mereka dijadikan pekerja tetap, maka akan ada aturan jam kerja minimal (sekitar 40 jam per minggu) dan larangan bekerja di platform lain. Hal ini tentu akan menghilangkan sifat "kerja mandiri" yang selama ini menjadi alasan utama pengemudi memilih pekerjaan ini.
> "Banyak pengemudi yang memilih menjadi mitra karena bisa bekerja kapan pun tanpa ikatan waktu. Jika diubah menjadi karyawan tetap, fleksibilitas itu akan hilang," ujar perwakilan Maxim dalam wawancaranya dengan Antara News.
---
2. Dampak pada Operasional dan Biaya Perusahaan
Maxim juga menyoroti bahwa jika seluruh mitra pengemudi diubah menjadi pekerja tetap, maka perusahaan akan menanggung biaya operasional dan administratif yang sangat besar.
Hal ini bukan hanya berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan bagi pengemudi baru untuk bergabung. Sebab, perusahaan akan lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja jika harus mematuhi aturan tenaga kerja konvensional, seperti pembayaran upah minimum, tunjangan, dan asuransi wajib.
> "Beban administrasi dan keuangan yang tinggi bisa membuat model bisnis aplikasi transportasi menjadi tidak efisien, dan pada akhirnya malah mengurangi jumlah mitra aktif," tulis Maxim dalam tanggapan resminya.
---
3. Regulasi Adaptif Lebih Diperlukan
Maxim tidak menolak ide perlindungan bagi pengemudi. Namun, mereka mendorong agar pemerintah menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Model kerja di platform daring berbeda dengan hubungan kerja tradisional. Oleh karena itu, Maxim berpendapat bahwa sebaiknya dibuat aturan khusus untuk pekerjaan berbasis aplikasi (gig work), yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan sosial tanpa harus mengubah status menjadi pekerja tetap.
> "Kami mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi perlu dilakukan melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi digital," kata pihak Maxim.
---
Kekhawatiran Pengemudi
Beberapa pengemudi Maxim dan platform lain juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Mereka takut jika status karyawan diberlakukan, maka kebebasan bekerja kapan saja akan hilang, dan mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari platform lain seperti Grab, Gojek, atau InDriver.
Salah satu pengemudi di Surabaya mengatakan:
> "Kalau nanti jadi karyawan tetap, mungkin ada gaji tetap, tapi belum tentu bisa kerja seenaknya. Sekarang saya bisa online pagi atau malam tergantung waktu luang. Itu yang paling saya suka."
Bagi sebagian besar pengemudi, pekerjaan di aplikasi hanyalah sumber pendapatan tambahan, bukan pekerjaan utama. Karena itu, status karyawan tetap tidak selalu dianggap sebagai solusi terbaik.
---
Pandangan Pemerintah dan Serikat Pekerja
Di sisi lain, pemerintah dan beberapa serikat pekerja tetap menilai pentingnya memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi para pengemudi daring.
Kementerian Ketenagakerjaan menilai, tanpa status pekerja tetap, banyak pengemudi tidak memiliki perlindungan jaminan sosial, terutama dalam kasus kecelakaan kerja atau pemutusan kemitraan sepihak.
Serikat Pekerja Transportasi juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, hubungan antara pengemudi dan platform sering kali bersifat "seperti atasan dan bawahan", meskipun secara hukum disebut kemitraan.
Artinya, ada elemen pengawasan, evaluasi, dan penalti yang mirip dengan sistem kerja formal.
Karena itu, sebagian pihak menilai perlu ada redefinisi konsep kemitraan, agar lebih adil bagi pengemudi tanpa menghilangkan fleksibilitas.
---
Perbandingan Internasional
Beberapa negara lain juga menghadapi dilema serupa.
Inggris melalui keputusan Mahkamah Agung pada 2021 memutuskan bahwa pengemudi Uber memiliki hak sebagai "worker", bukan karyawan penuh, tetapi juga bukan kontraktor independen. Mereka mendapat tunjangan dasar seperti upah minimum dan cuti berbayar.
Spanyol menetapkan aturan "Rider's Law" yang mengharuskan perusahaan pengantaran makanan mengubah status pengemudi menjadi pekerja tetap. Namun, kebijakan ini menimbulkan protes besar karena banyak perusahaan akhirnya mengurangi jumlah pengemudi aktif.
Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan secara langsung di Indonesia.
---
Kesimpulan
Respon Maxim terhadap wacana perubahan status pengemudi online menjadi pekerja tetap mencerminkan perdebatan besar antara perlindungan sosial dan fleksibilitas kerja.
Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi pengemudi dengan jaminan hukum dan kesejahteraan yang lebih baik.
Namun di sisi lain, Maxim dan sebagian pengemudi menilai bahwa status kemitraan yang fleksibel justru menjadi daya tarik utama model kerja ini.
Solusi yang paling realistis tampaknya adalah pendekatan hibrida: tetap mempertahankan sistem kemitraan, tetapi dengan regulasi baru yang menjamin perlindungan sosial dasar bagi pengemudi—seperti jaminan kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
Dengan begitu, pengemudi tetap memiliki kebebasan untuk mengatur waktu dan penghasilan, sambil tetap mendapatkan perlindungan minimum dari negara dan perusahaan.
---