---
Muktamar PPP: Sejarah, Dinamika, dan Arah Baru Partai Persatuan Pembangunan
Pendahuluan: Muktamar sebagai Momentum Penentu
Muktamar adalah forum tertinggi dalam struktur organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Forum ini bukan sekadar ajang musyawarah rutin lima tahunan, melainkan titik balik yang menentukan arah perjalanan partai, siapa yang akan memimpin, bagaimana garis politik ditetapkan, dan seberapa kuat PPP meneguhkan diri dalam peta politik nasional. Tahun 2025 menjadi tahun penting karena PPP kembali menggelar Muktamar ke-10 yang diwarnai dinamika internal, perdebatan ideologis, konflik kepemimpinan, hingga tarik-menarik kepentingan menjelang Pemilu 2029.
Artikel ini mencoba mengulas panjang perjalanan Muktamar PPP, mulai dari sejarah, dinamika konflik internal, hingga apa yang terjadi dalam Muktamar 2025, serta implikasinya bagi masa depan partai berlambang Ka'bah ini.
---
Sejarah Muktamar PPP: Dari Fusi Hingga Krisis Identitas
PPP lahir pada tahun 1973 sebagai hasil kebijakan fusi partai oleh pemerintah Orde Baru. Empat partai Islam, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti, dipaksa melebur ke dalam satu wadah politik: Partai Persatuan Pembangunan. Sejak saat itu, Muktamar menjadi forum utama di mana perbedaan pandangan dari unsur partai asal harus dileburkan dalam satu keputusan bersama.
Sejarah Muktamar PPP selalu diwarnai dua hal utama: pencarian identitas ideologis dan pertarungan kepemimpinan. Dalam periode awal Orde Baru, Muktamar lebih banyak diwarnai tarik-menarik antara faksi NU dan non-NU. Puncaknya terjadi pada Muktamar 1984 di mana NU memutuskan kembali ke khittah 1926 dan keluar dari PPP. Sejak saat itu, PPP kehilangan basis utama dan memasuki fase panjang pencarian bentuk.
Muktamar-muktamar berikutnya sering kali menjadi ajang kompromi antara kelompok-kelompok dalam PPP, namun juga tidak jarang memunculkan konflik berkepanjangan. Setelah reformasi 1998, PPP sempat bangkit dengan perolehan suara cukup besar, namun segera terjerumus ke dalam dualisme kepemimpinan, korupsi elite, hingga fragmentasi politik yang tajam.
---
Muktamar-Muktamar Penting Sebelum 2025
Untuk memahami Muktamar 2025, perlu melihat beberapa muktamar sebelumnya yang menentukan perjalanan PPP:
1. Muktamar 1984 (Jakarta) – NU keluar dari PPP, mengubah wajah partai secara fundamental.
2. Muktamar 1998 (Bandung) – pasca-Reformasi, PPP mencoba bangkit dengan memilih Hamzah Haz sebagai ketua umum, yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI.
3. Muktamar 2011 (Bandung) – terpilihnya Suryadharma Ali, yang kemudian terjerat kasus korupsi.
4. Muktamar 2014 (Jakarta & Surabaya) – awal dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz. PPP terbelah menjadi dua kubu dan melemah di Pemilu 2019.
5. Muktamar 2020 (Jakarta) – digelar setelah konflik panjang, menghasilkan kepemimpinan baru namun tetap diwarnai tarik-menarik internal.
Semua muktamar ini menunjukkan bahwa PPP tidak pernah bisa sepenuhnya lepas dari konflik internal, dan Muktamar 2025 ternyata mengulang pola serupa.
---
Dinamika Menjelang Muktamar 2025
Menjelang Muktamar ke-10, ada beberapa isu penting yang mewarnai perjalanan PPP:
1. Kepemimpinan Mardiono
Muhamad Mardiono menjabat sebagai Plt Ketua Umum setelah periode kepemimpinan sebelumnya bermasalah. Ia menjadi figur sentral dalam persiapan muktamar, mendapat dukungan dari banyak DPC, namun juga dituding tidak mampu mengangkat elektabilitas PPP.
2. Munculnya Calon Alternatif
Bursa calon ketua umum dibuka dengan munculnya sejumlah nama: Mardiono, Romahurmuziy (mantan Ketum PPP yang pernah dipenjara), Sandiaga Uno (tokoh eksternal), Taj Yasin, hingga Agus Suparmanto. Kehadiran tokoh eksternal menimbulkan kontroversi karena dianggap menggeser kader internal.
3. Perubahan AD/ART
Salah satu agenda penting adalah kemungkinan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Perubahan ini bisa membuka peluang lebih luas bagi calon dari luar partai untuk masuk dalam bursa kepemimpinan.
4. Keterlibatan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam muktamar, baik pada pembukaan maupun penutupan. Kehadiran Presiden memperlihatkan betapa pentingnya posisi PPP dalam konfigurasi politik nasional, meski secara elektoral PPP kini berada di papan bawah.
---
Jalannya Muktamar 2025: Ricuh, Terbelah, dan Memanas
Muktamar ke-10 PPP yang digelar pada September 2025 diwarnai suasana panas sejak awal. Agenda yang seharusnya berjalan musyawarah malah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan.
1. Kericuhan di Arena
Suasana muktamar ricuh, dengan adu mulut antar-kubu hingga pelemparan kursi. Media melaporkan bahwa suasana sempat tak terkendali karena ada kubu yang memaksakan agenda dan hasil tertentu.
2. Dualisme Kepemimpinan
Hasil muktamar memunculkan dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai kepemimpinan sah: kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Dualisme ini mengingatkan publik pada konflik PPP era 2014–2017.
3. Klaim Kemenangan
Kubu Mardiono menyebut dirinya terpilih secara sah dan menuding ada pihak luar yang ingin mengacaukan.
Kubu Agus Suparmanto mengklaim didukung mayoritas peserta muktamar.
4. Respon Publik dan Pemerintah
Publik menilai PPP belum belajar dari pengalaman masa lalu. Pemerintah sendiri berhati-hati menanggapi agar tidak dianggap intervensi.
---
Dampak Konflik Muktamar 2025
Dualisme hasil Muktamar 2025 membawa dampak serius:
1. Kebingungan di Akar Rumput
Kader PPP di daerah bingung harus mengikuti kepemimpinan siapa. Hal ini berpotensi melemahkan struktur partai di tingkat DPC dan DPW.
2. Ancaman Elektoral
PPP yang sudah berada di ambang batas parlemen kini semakin terancam tidak lolos Pemilu 2029 jika konflik tidak selesai.
3. Kesempatan Partai Lain
Basis massa PPP bisa saja lari ke partai Islam lain seperti PKB atau PKS. Hal ini membuat posisi PPP makin sulit.
4. Intervensi Negara
Jika konflik berkepanjangan, pemerintah berpotensi turun tangan melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memutuskan kepengurusan yang sah.
---
Analisis: Arah Baru atau Kehancuran PPP?
Muktamar seharusnya menjadi momentum konsolidasi, tetapi dalam kasus PPP justru memperparah fragmentasi. Beberapa kemungkinan arah PPP pasca-Muktamar 2025:
1. Rekonsiliasi – jika elite PPP mau duduk bersama, masih ada peluang menyatukan partai dan memperbaiki citra menjelang Pemilu 2029.
2. Dualisme Berkepanjangan – jika konflik dibiarkan, PPP akan kembali terpecah seperti 2014 dan melemah drastis.
3. Akuisisi Politik – PPP bisa saja diambil alih oleh figur eksternal dengan dukungan pemerintah, menjadikannya sekadar partai satelit.
4. Pembubaran de facto – jika PPP gagal lolos ke DPR 2029, partai ini akan kehilangan relevansi politiknya.
---
Refleksi: Muktamar sebagai Cermin Krisis Partai Islam
Muktamar PPP 2025 bukan hanya soal perebutan kursi ketua umum. Lebih dari itu, ia menjadi cermin bagaimana partai berbasis Islam di Indonesia mengalami krisis identitas, kepemimpinan, dan strategi politik. Ketika partai gagal menghadirkan kepemimpinan visioner dan lebih sibuk bertikai, maka kepercayaan publik akan terus merosot.
---
Kesimpulan
Muktamar PPP 2025 menegaskan bahwa partai ini masih belum selesai dengan masalah lamanya: konflik internal, perebutan kepemimpinan, dan krisis identitas politik. Alih-alih menjadi forum konsolidasi, muktamar justru memperlebar jurang perpecahan.
Masa depan PPP kini berada di persimpangan: apakah mampu keluar dari krisis melalui rekonsiliasi dan modernisasi, atau justru menuju kehancuran sebagai partai yang gagal beradaptasi dengan dinamika politik Indonesia.
---
✍️