---
Muktamar PPP: Dinamika Politik, Konflik Internal, dan Arah Baru Partai Islam di Indonesia
Pendahuluan: Muktamar sebagai Panggung Penentuan Arah PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai politik Islam tertua di Indonesia yang lahir pada masa Orde Baru, tepatnya pada 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi dari empat partai Islam: Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSII, dan Perti. Sejak awal berdirinya, PPP memposisikan diri sebagai representasi politik umat Islam di Indonesia.
Dalam tradisi partai, Muktamar PPP adalah forum tertinggi pengambilan keputusan. Di dalamnya dibahas arah perjuangan partai, pemilihan ketua umum, penyusunan AD/ART, hingga konsolidasi nasional. Muktamar ibarat "rumah besar" tempat seluruh kader, pengurus wilayah, cabang, hingga sayap partai bertemu untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan zaman.
Pada tahun 2025, PPP menggelar Muktamar ke-10 yang berlangsung penuh dinamika, bahkan diwarnai kericuhan dan dualisme kepemimpinan. Artikel panjang ini akan membedah perjalanan PPP dari masa lalu hingga peristiwa muktamar terbaru, serta menganalisis bagaimana arah partai ke depan di panggung politik nasional.
---
Sejarah Singkat Muktamar PPP
Muktamar PPP telah menjadi bagian penting dalam perjalanan partai sejak berdirinya. Setiap muktamar selalu diwarnai dinamika politik internal dan eksternal.
1. Muktamar I (1978)
Digelar pasca fusi partai Islam.
Fokus pada konsolidasi organisasi dan meneguhkan PPP sebagai partai Islam tunggal di masa Orde Baru.
2. Muktamar II (1984)
Diwarnai tekanan politik dari rezim Orde Baru.
PPP dipaksa mengganti lambang dari Ka'bah menjadi bintang sebagai bentuk "penjinakan" politik Islam.
3. Muktamar III (1989)
Semakin kuat dominasi pemerintah Orde Baru.
PPP terjepit dalam aturan politik represif namun tetap bertahan sebagai partai oposisi moderat.
4. Muktamar IV (1994)
Masa-masa menjelang runtuhnya Orde Baru.
PPP mulai menuntut demokratisasi dan kebebasan politik.
5. Muktamar V (1998)
Digelar setelah kejatuhan Soeharto.
PPP kembali menggunakan lambang Ka'bah sebagai simbol kembalinya marwah partai Islam.
Muktamar ini juga menandai era keterbukaan politik baru.
6. Muktamar VI (2003)
PPP berada dalam arus reformasi.
Tuntutan pembaruan muncul, tetapi partai mulai menghadapi fragmentasi internal.
7. Muktamar VII (2007)
Partai menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan basis massa Islam.
Persaingan internal antar faksi semakin tajam.
8. Muktamar VIII (2011)
Menjadi titik awal keterbelahan internal yang lebih serius.
Kubu-kubu tokoh besar PPP mulai menancapkan pengaruh masing-masing.
9. Muktamar IX (2016)
Diwarnai konflik dualisme kepemimpinan antara kubu Romahurmuziy (Romy) dan Djan Faridz.
Pemerintah melalui Kemenkumham akhirnya mengesahkan kepengurusan Romy, meski konflik berkepanjangan.
10. Muktamar X (2025)
Digelar dengan agenda penting: pemilihan ketua umum baru dan kemungkinan perubahan AD/ART.
Muktamar ini menjadi sorotan nasional karena diwarnai kericuhan dan lahirnya dualisme kepemimpinan baru.
---
Dinamika Internal PPP: Konflik yang Tak Pernah Usai
Sejak era reformasi, PPP kerap dilanda dualisme kepemimpinan. Hampir setiap muktamar menghasilkan pertarungan tajam antar elite partai.
Era Hamzah Haz (1998–2007)
PPP sempat stabil di bawah kepemimpinan Hamzah Haz yang menjadi Wakil Presiden RI. Namun setelah lengser, partai kehilangan figur pemersatu.
Era Romahurmuziy (2014–2019)
Romy membawa PPP lebih dekat dengan pemerintahan Jokowi. Namun, kepemimpinannya diwarnai konflik dengan kubu Djan Faridz dan berujung pada kasus korupsi yang menyeretnya ke penjara.
Era Suharso Monoarfa (2019–2022)
Suharso menggantikan Romy, tetapi juga harus menghadapi resistensi internal. Ia akhirnya digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.
Era Muhammad Mardiono (2022–2025)
Mardiono menjadi figur kompromi menjelang Pemilu 2024. Namun, kepemimpinannya masih mendapat tantangan dari internal yang menginginkan regenerasi.
---
Muktamar PPP 2025: Agenda, Lokasi, dan Tokoh yang Bertarung
Muktamar X PPP pada 2025 menjadi momentum besar bagi partai.
Waktu & Lokasi
Awalnya direncanakan digelar di Bali, kemudian opsi Jakarta, Semarang, hingga Banten muncul. Akhirnya muktamar berlangsung di Ancol, Jakarta.
Agenda Utama
1. Pemilihan Ketua Umum.
2. Perubahan AD/ART, termasuk membuka peluang calon ketua umum dari luar partai.
3. Konsolidasi partai pasca Pemilu 2024.
Bursa Calon Ketua Umum
Muhammad Mardiono – Plt Ketum, petahana.
Agus Suparmanto – pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan.
Sandiaga Uno – meski kader Gerindra, namanya masuk dalam bursa jika AD/ART diperlonggar.
Taj Yasin (Gus Yasin) – tokoh muda NU.
Romahurmuziy – mantan Ketum, meski terbebani kasus hukum.
---
Kericuhan dan Dualisme: Mardiono vs Agus Suparmanto
Muktamar ke-10 yang diharapkan menjadi ajang konsolidasi justru pecah menjadi konflik terbuka.
Kericuhan
Suasana muktamar memanas ketika terjadi perbedaan pandangan soal tata tertib sidang. Kursi bahkan sempat dilempar, dan suasana ricuh tak terkendali.
Dualisme
Setelah voting internal, dua kubu muncul:
Kubu Mardiono mengklaim sah sebagai Ketua Umum terpilih.
Kubu Agus Suparmanto mengklaim hasil sidang Ancol mengesahkan kepemimpinannya.
Dampak
PPP kembali terjebak dalam dualisme kepemimpinan, situasi yang mengingatkan pada era konflik Romy vs Djan Faridz.
---
Dukungan Politik & Keterlibatan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir membuka atau menutup muktamar, menandakan pentingnya PPP dalam koalisi pemerintahan.
Beberapa elite nasional seperti Sandiaga Uno dan tokoh NU ikut dikaitkan dengan muktamar.
Pemerintah melalui Kemenkumham berpotensi menjadi penentu sah atau tidaknya kepengurusan hasil muktamar.
---
Analisis Dampak Muktamar 2025 terhadap Politik Nasional
1. PPP di Pemilu 2029
Jika konflik berlanjut, PPP bisa gagal lolos parliamentary threshold.
Jika solid, PPP tetap punya peluang menjadi king maker dalam koalisi besar.
2. Pengaruh ke Umat Islam
PPP kehilangan simpati akibat konflik berkepanjangan.
NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya lebih condong mendukung partai lain.
3. Koalisi Pemerintah
Dukungan PPP penting bagi stabilitas koalisi Prabowo.
Dualisme bisa melemahkan bargaining PPP di pemerintahan.
---
Refleksi: Masa Depan PPP
PPP menghadapi dilema besar:
Jika terus terjebak konflik internal, eksistensi partai akan terancam.
Namun, jika berhasil menyatukan faksi, PPP bisa bangkit kembali sebagai partai Islam moderat yang diperhitungkan.
Kunci keberlangsungan PPP terletak pada kemampuan elite partai mengelola perbedaan dan menghadirkan kepemimpinan baru yang kuat serta diterima semua kalangan.
---
Kesimpulan
Muktamar PPP 2025 adalah cerminan betapa kompleksnya dinamika partai politik Islam tertua di Indonesia. Alih-alih menjadi momentum konsolidasi, muktamar justru melahirkan konflik dan dualisme baru.
Sejarah mencatat, setiap kali PPP terjebak konflik internal, elektabilitasnya merosot tajam. Namun, setiap kali partai berhasil bersatu, ia kembali menemukan relevansinya di panggung nasional.
Masa depan PPP kini bergantung pada kemampuan kader-kadernya untuk belajar dari sejarah, menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi, dan menata organisasi menuju Pemilu 2029.
---
✍️