---
Muktamar PPP 2025: Dinamika, Konflik, dan Arah Baru Partai Islam Tertua di Indonesia
Pendahuluan
Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu menjadi salah satu momen penting dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai partai politik Islam tertua yang masih eksis hingga kini, PPP memiliki sejarah panjang, penuh lika-liku, konflik internal, hingga perjuangan mempertahankan relevansinya di tengah perubahan lanskap politik nasional. Muktamar bukan sekadar forum internal, tetapi juga menjadi barometer arah politik PPP ke depan.
Pada tahun 2025, PPP kembali menggelar Muktamar ke-10 yang berlangsung dengan penuh kontroversi. Agenda muktamar yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru diwarnai kericuhan, perdebatan sengit, hingga munculnya dualisme kepemimpinan. Situasi ini mengingatkan publik pada sejarah panjang konflik internal PPP sejak era Orde Baru hingga Reformasi.
Artikel panjang ini akan membahas secara mendalam tentang sejarah Muktamar PPP, dinamika internal, konflik yang terjadi dalam Muktamar ke-10 tahun 2025, serta dampaknya terhadap masa depan partai menjelang Pemilu 2029.
---
Bab 1: Sejarah Muktamar PPP
1.1 Lahirnya PPP di Era Orde Baru
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai politik Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Pembentukan PPP merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang menginginkan penyederhanaan partai politik. Dengan kebijakan itu, seluruh partai berbasis Islam dilebur menjadi satu wadah bernama PPP. Sejak saat itu, PPP menjadi satu-satunya partai Islam dalam sistem politik Indonesia hingga Reformasi 1998.
1.2 Muktamar sebagai Forum Tertinggi
Sejak awal berdirinya, PPP menetapkan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi partai. Dalam muktamar, para pengurus pusat, wilayah, dan cabang berkumpul untuk memilih ketua umum, menyusun AD/ART, serta menetapkan arah perjuangan politik partai.
Beberapa muktamar bersejarah PPP antara lain:
Muktamar I (1978) – menguatkan peran NU dalam struktur kepemimpinan PPP.
Muktamar III (1989) – diwarnai ketegangan antara kelompok NU dan non-NU.
Muktamar 1998 – setelah NU keluar dari PPP dan mendirikan PKB, PPP kehilangan basis besar namun tetap bertahan.
Muktamar 2014 di Surabaya – melahirkan konflik dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.
1.3 Tradisi Konflik dan Dualisme
Sejarah PPP tidak bisa dilepaskan dari konflik internal. Hampir setiap muktamar selalu diwarnai perbedaan tajam antar kelompok. Dualisme kepemimpinan menjadi "penyakit kronis" PPP, mulai dari era Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, hingga Romahurmuziy.
---
Bab 2: Dinamika Internal PPP Menjelang 2025
2.1 Kondisi Elektoral PPP
Dalam Pemilu 2019, PPP hanya meraih 4,52% suara, nyaris berada di ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2024, suara PPP kembali turun drastis hingga partai ini kehilangan sebagian kursinya di DPR RI. Kondisi ini membuat PPP berada dalam posisi rawan sebagai partai menengah kecil.
2.2 Munculnya Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono
Pasca lengsernya Suharso Monoarfa pada 2022 akibat kasus etik, Presiden Jokowi menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Mardiono kemudian menjadi figur sentral dalam konsolidasi partai, meskipun kepemimpinannya kerap dipertanyakan.
2.3 Fragmentasi Internal
Menjelang Muktamar 2025, fragmentasi internal semakin tajam. Ada kubu yang mendukung Mardiono untuk dilantik sebagai ketua umum definitif, namun ada pula yang mendorong munculnya figur baru seperti Sandiaga Uno, Romahurmuziy, atau tokoh eksternal.
---
Bab 3: Muktamar ke-10 PPP Tahun 2025
3.1 Waktu dan Lokasi
Muktamar ke-10 PPP digelar pada Agustus–September 2025. Sejumlah kota sempat diusulkan, mulai dari Bali, Semarang, hingga Jakarta. Namun akhirnya, muktamar digelar di Ancol, Jakarta Utara, dengan menghadirkan ribuan kader dari seluruh Indonesia.
3.2 Agenda Utama
Agenda Muktamar ke-10 antara lain:
1. Pemilihan Ketua Umum PPP.
2. Revisi AD/ART PPP.
3. Konsolidasi menghadapi Pemilu 2029.
4. Pembahasan strategi memperkuat basis konstituen umat Islam.
3.3 Kehadiran Tokoh Nasional
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara pembukaan sebagai bentuk perhatian terhadap partai-partai politik Islam. Kehadiran Prabowo dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga PPP tetap solid sebagai bagian dari koalisi pemerintahan.
---
Bab 4: Kericuhan dalam Muktamar
4.1 Kronologi Kericuhan
Suasana Muktamar ke-10 PPP yang seharusnya menjadi ajang demokrasi internal berubah ricuh. Beberapa peserta terlibat adu mulut, kursi bahkan sempat dilempar, hingga suasana muktamar tidak kondusif.
4.2 Penyebab Kericuhan
Kericuhan dipicu oleh:
Perdebatan mengenai keabsahan peserta.
Sengketa mengenai syarat calon ketua umum.
Upaya sebagian pihak memaksakan kehendak agar calon tertentu ditetapkan secara aklamasi.
4.3 Dualisme Kepemimpinan
Pasca muktamar, PPP kembali mengalami dualisme kepemimpinan. Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum, sementara kubu lain menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum versi mereka.
Dualisme ini mengulang sejarah PPP yang hampir selalu terpecah setiap kali menggelar muktamar.
---
Bab 5: Analisis Politik
5.1 Dampak Internal
Dualisme kepemimpinan menyebabkan kader di daerah bingung menentukan loyalitas. Sebagian DPW dan DPC menyatakan setia kepada Mardiono, sementara sebagian lainnya mendukung Agus Suparmanto.
5.2 Dampak Eksternal
Konflik internal ini membuat PPP sulit fokus pada konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Publik memandang PPP sebagai partai yang tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.
5.3 Posisi dalam Koalisi Pemerintah
PPP yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan menghadapi dilema. Jika konflik internal berlarut, PPP bisa kehilangan posisi tawar dalam koalisi, bahkan berisiko ditinggalkan pemilih tradisionalnya.
---
Bab 6: Masa Depan PPP
6.1 Tantangan Eksistensi
Dengan elektabilitas yang terus menurun dan konflik internal yang tak kunjung selesai, PPP menghadapi ancaman serius untuk tetap bertahan sebagai partai parlemen.
6.2 Peluang Rebranding
Namun, PPP masih memiliki peluang jika mampu melakukan rebranding. Kehadiran tokoh muda, ulama kharismatik, serta strategi digitalisasi partai bisa menjadi jalan keluar.
6.3 Menuju Pemilu 2029
PPP perlu melakukan konsolidasi nasional, menyelesaikan dualisme kepemimpinan, serta menyusun strategi untuk kembali merebut simpati pemilih Islam, khususnya generasi muda.
---
Kesimpulan
Muktamar PPP 2025 yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru meninggalkan catatan kelam berupa kericuhan dan dualisme kepemimpinan. Kondisi ini menambah panjang daftar konflik internal PPP sepanjang sejarahnya.
Namun, di balik konflik tersebut, PPP masih memiliki peluang untuk bangkit jika mampu menyelesaikan masalah internal dan melakukan pembaruan organisasi. Muktamar ke-10 menjadi titik balik penting: apakah PPP akan tetap bertahan sebagai partai Islam bersejarah, atau justru semakin terpinggirkan dalam dinamika politik nasional.
---