---
Soeharto: Antara Bapak Pembangunan dan Bayang-Bayang Otoritarianisme
Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, nama Soeharto menempati posisi yang sangat penting — sekaligus kontroversial. Ia memimpin negeri ini selama 32 tahun (1967–1998), menjadikannya salah satu penguasa terlama di dunia modern. Di bawah kekuasaannya, Indonesia mengalami stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi infrastruktur yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, tersimpan pula jejak otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi besar-besaran yang meninggalkan luka sejarah mendalam.
---
🧒 Akar Kehidupan dan Masa Kecil
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di dusun kecil bernama Kemusuk, daerah Argomulyo, Godean, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga petani sederhana; ayahnya seorang petani sekaligus pembantu lurah, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang religius.
Masa kecil Soeharto diliputi kesederhanaan dan berpindah-pindah tempat tinggal akibat kondisi ekonomi keluarga. Dari kecil, ia dikenal tenang, pendiam, dan tekun bekerja. Nilai-nilai disiplin dan kesabaran yang ia pelajari di desa kelak membentuk kepribadian kepemimpinannya.
Soeharto menamatkan sekolah dasar di Sekolah Ongko Loro (Sekolah Rakyat), lalu sempat menjadi pegawai magang di sebuah bank pertanian di Wuryantoro. Namun hidupnya berubah ketika ia masuk dunia militer.
---
🎖️ Awal Karier Militer dan Nasionalisme
Pada tahun 1940, Soeharto diterima menjadi tentara cadangan di KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) — tentara kolonial Belanda. Namun kariernya tidak lama karena situasi politik dunia berubah drastis. Ketika Jepang menduduki Indonesia (1942), KNIL dibubarkan, dan Soeharto kemudian bergabung dengan PETA (Pembela Tanah Air) — tentara bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal TNI.
Melalui PETA, semangat militernya terbentuk. Ia dikenal disiplin, patuh, dan memiliki kemampuan strategi yang baik. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soeharto langsung terjun dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Ia memimpin berbagai operasi militer di Yogyakarta dan Jawa Tengah, termasuk menghadapi Agresi Militer Belanda.
Soeharto juga menjadi saksi hidup perjuangan mempertahankan ibu kota Republik di Yogyakarta. Ketika ibu kota direbut Belanda, ia memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah operasi yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu momen penting dalam karier militernya.
---
⚔️ Naiknya Karier dan Awal Kuasa Politik
Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, karier Soeharto di militer semakin menanjak. Ia memimpin berbagai komando daerah di Jawa Tengah, kemudian menjadi Komandan Divisi Diponegoro. Dalam posisi ini, ia membangun jaringan kuat di lingkungan militer dan birokrasi sipil, terutama di Jawa.
Namun, masa itu juga tidak lepas dari kontroversi. Ia sempat ditarik dari jabatannya karena dugaan penyelundupan beras dan barang-barang ekonomi melalui jaringan militer. Meskipun demikian, Soeharto tidak tersingkir. Ia justru dipromosikan menjadi Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) pada awal 1960-an — posisi strategis yang kelak mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
---
🕳️ G30S/PKI: Titik Balik Sejarah
Tahun 1965 menjadi babak kelam sekaligus menentukan dalam perjalanan bangsa. Pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal TNI Angkatan Darat. Gerakan itu disebut sebagai Gerakan 30 September (G30S) dan dituduh dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto mengambil alih komando setelah Jenderal Ahmad Yani — atasannya — menjadi korban. Dalam waktu singkat, ia mengendalikan situasi, merebut kembali markas militer, dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut.
Operasi balasan pun dilancarkan besar-besaran. Ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Banyak di antara mereka hanyalah warga desa biasa yang dituduh komunis tanpa bukti jelas.
Tragedi ini menjadi pembersihan politik terbesar dalam sejarah Indonesia modern — sebuah luka yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
---
🏛️ Soeharto Mengambil Alih Kekuasaan
Dengan memanfaatkan kekacauan politik, Soeharto perlahan menggeser posisi Presiden Soekarno. Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan.
Namun, surat ini justru menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh.
Pada tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, kemudian menjadi presiden definitif pada 1968.
Maka, berakhirlah era Demokrasi Terpimpin, dan dimulailah era Orde Baru — rezim baru dengan militer sebagai tulang punggung kekuasaan.
---
💡 Orde Baru dan Fokus pada Pembangunan
Soeharto menyadari bahwa kelelahan politik dan kemiskinan rakyat membutuhkan solusi nyata. Ia lalu memusatkan pemerintahannya pada stabilitas, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Semboyan utamanya adalah "Pembangunan Lima Tahun (Repelita)", dengan fokus pada:
Peningkatan produksi pangan,
Pembangunan infrastruktur (jalan, waduk, jembatan, listrik, sekolah),
Peningkatan kesehatan dan pendidikan dasar,
Serta swasembada beras nasional.
Hasilnya terlihat nyata. Pada akhir 1970-an hingga 1980-an, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi pesat dan diakui dunia sebagai salah satu "keajaiban Asia".
Organisasi internasional seperti World Bank dan IMF menyebut Indonesia sebagai model sukses pembangunan yang terencana.
---
🪖 Kekuasaan Militer dan Kontrol Politik
Namun, keberhasilan ekonomi itu diiringi dengan cengkraman kekuasaan yang sangat kuat. Soeharto menerapkan sistem politik yang dikenal dengan "Dwifungsi ABRI", di mana militer tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga mengatur kehidupan politik dan pemerintahan sipil.
Kebebasan berpendapat dibatasi, media massa disensor, dan partai politik dibatasi hanya tiga:
Golkar (pendukung pemerintah),
PPP (Islam), dan
PDI (nasionalis).
Pemilu diadakan secara rutin, namun hasilnya hampir selalu dimenangkan Golkar dengan dominasi lebih dari 70%.
Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menumbuhkan budaya takut dan diam di masyarakat.
---
💰 Keluarga Cendana dan Jaringan Bisnis
Selama tiga dekade berkuasa, Soeharto membangun jaringan bisnis besar yang berpusat pada keluarganya — dikenal sebagai "Keluarga Cendana".
Anak-anaknya memiliki perusahaan di berbagai sektor strategis: minyak, perbankan, otomotif, media, hingga telekomunikasi.
Sistem patronase berkembang: pejabat dan pengusaha yang loyal kepada Soeharto mendapatkan proyek besar dan perlindungan hukum.
Menurut laporan Transparency International, Soeharto dituduh sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan perkiraan kerugian negara mencapai US$ 15–35 miliar.
Meski banyak tuduhan tidak terbukti secara hukum setelah ia lengser, citra kekuasaannya tetap melekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
---
⚖️ Krisis 1998 dan Kejatuhan Sang Jenderal
Krisis moneter Asia 1997 menjadi akhir dari kejayaan Orde Baru. Nilai rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hancur.
Mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota, menuntut reformasi total.
Puncaknya, pada 12 Mei 1998, terjadi Tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat. Peristiwa ini memicu gelombang kerusuhan nasional.
Akhirnya, di bawah tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang sangat besar, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun memerintah. Ia digantikan oleh B.J. Habibie, wakilnya saat itu.
---
🕊️ Akhir Hayat dan Warisan Kontroversial
Setelah lengser, Soeharto menjalani kehidupan yang tenang di kediamannya di Cendana. Ia beberapa kali diperiksa dalam kasus korupsi, tetapi selalu dinyatakan tidak layak hadir di pengadilan karena alasan kesehatan.
Pada 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia di RSP Pertamina, Jakarta, dan dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah — kompleks pemakaman keluarga yang juga disiapkan untuk dirinya sejak lama.
Kepergiannya memunculkan reaksi beragam:
Sebagian rakyat meneteskan air mata, mengenang stabilitas dan pembangunan di masa Orde Baru.
Sebagian lain mengingatnya sebagai simbol represi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
---
📚 Warisan Ganda: Antara Pembangunan dan Represi
Warisan Soeharto bisa dibilang ambivalen. Di satu sisi, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari kemiskinan ekstrem dan mengubah wajah negara agraris menjadi negara industri menengah.
Namun di sisi lain, sistem yang ia bangun meninggalkan:
Ketimpangan ekonomi,
Kelemahan hukum,
Dan budaya birokrasi yang korup.
Rezim Orde Baru membentuk pola kekuasaan yang berpusat pada kontrol dan loyalitas, bukan transparansi. Dampaknya masih terasa hingga kini, dalam bentuk oligarki politik dan lemahnya penegakan hukum.
---
🇮🇩 Penilaian Sejarah: Antara Bapak Pembangunan dan Diktator
Hingga kini, pandangan terhadap Soeharto masih terbelah.
Sebagian besar masyarakat desa dan generasi tua mengingatnya sebagai "Bapak Pembangunan", simbol stabilitas dan kemakmuran masa lalu.
Namun generasi reformasi dan akademisi melihatnya sebagai diktator militer yang membungkam kebebasan rakyat.
Fakta sejarah menunjukkan keduanya benar:
Soeharto adalah pembangun sekaligus penguasa, penyelamat sekaligus penindas, bapak pembangunan sekaligus simbol otoritarianisme.
Ia bukan sekadar tokoh, tetapi fenomena politik Indonesia abad ke-20.
---
✍️ Epilog
Soeharto mungkin telah tiada, tetapi bayang-bayangnya masih terasa dalam kehidupan berbangsa. Banyak sistem birokrasi, gaya politik, dan bahkan mentalitas kekuasaan masa kini masih mencerminkan pola Orde Baru.
Dalam setiap perdebatan tentang masa lalu dan masa depan Indonesia, nama Soeharto selalu muncul — sebagai pengingat bahwa kemajuan dan kekuasaan selalu datang dengan harga yang mahal.
---
Soeharto (1921–2008) bukan hanya Presiden kedua Indonesia. Ia adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa ini — dari perjuangan, kekuasaan, kemakmuran, hingga kejatuhan.
Sejarah akan terus menilai, tetapi satu hal pasti: jejaknya abadi dalam setiap bab sejarah Republik Indonesia.
---