---
Kisruh Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 70 Triliun: Antara Klaim Pengembalian dan Klarifikasi Purbaya
Pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan mengejutkan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut lembaganya mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 70 triliun kepada Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu seketika menjadi topik hangat di media sosial dan headline berbagai portal berita nasional. Banyak yang bertanya-tanya: bagaimana mungkin uang sebesar itu dikembalikan begitu saja, padahal masalah gizi dan kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan serius?
Namun hanya berselang satu hari, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan tegas:
> "Uang Rp 70 triliun itu belum pernah dianggarkan. Jadi tidak benar jika disebut dikembalikan, karena uangnya memang belum ada."
Klarifikasi Purbaya mengubah arah narasi sepenuhnya. Publik pun mulai memahami bahwa apa yang disebut sebagai "pengembalian dana" itu sejatinya bukan pengembalian uang yang sudah ada, melainkan pembatalan atas usulan tambahan anggaran yang belum disetujui.
Untuk memahami duduk persoalan ini, kita perlu menelusuri lebih dalam konteks program, mekanisme anggaran negara, dan dinamika di balik layar antara BGN dan Kementerian Keuangan.
---
I. Program Makan Bergizi Gratis: Mimpi Besar Menghapus Stunting
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program bantuan sosial. Ia lahir dari visi besar pemerintah untuk membangun generasi Indonesia emas 2045 — generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Presiden Jokowi pertama kali menyinggung program ini dalam pidatonya pada 2024, menekankan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
> "Anak-anak Indonesia harus makan bergizi. Tidak boleh ada lagi anak yang lapar saat belajar di sekolah. Negara hadir untuk memastikan itu," ujar Presiden kala itu.
Program ini kemudian dirancang dengan melibatkan berbagai kementerian:
Kementerian Kesehatan (pengawasan gizi dan menu seimbang)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (pelaksanaan di sekolah-sekolah)
Kementerian Sosial (pendataan keluarga miskin)
Kementerian Dalam Negeri (koordinasi daerah)
dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama pelaksana.
Target awalnya sangat ambisius: memberikan makanan bergizi gratis bagi 30 juta anak sekolah dan keluarga berisiko stunting di seluruh Indonesia.
Untuk mendukungnya, pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp 71 triliun di APBN 2025. Namun, dalam rancangan awal, BGN juga mengusulkan tambahan "dana cadangan" atau standby fund sebesar Rp 100 triliun untuk memperluas cakupan program pada semester kedua.
Inilah kemudian yang menjadi akar kesalahpahaman: dana standby tersebut belum pernah dianggarkan, tetapi disebut seolah sudah tersedia dan kemudian "dikembalikan".
---
II. Klaim Pengembalian Rp 70 Triliun: Pernyataan yang Menimbulkan Polemik
Awal Oktober 2025, Dadan Hindayana dalam konferensi pers di kantor BGN menyampaikan laporan sementara realisasi program MBG. Ia menyebut bahwa dari total dana yang disiapkan (Rp 171 triliun gabungan alokasi dan cadangan), pihaknya telah menggunakan Rp 99 triliun dan sisanya Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden.
> "Kami tidak ingin memaksakan penggunaan dana yang belum siap. Lebih baik dikembalikan, supaya bisa digunakan untuk program lain yang prioritas," ujar Dadan dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut dimuat luas oleh media besar seperti Detik, CNN Indonesia, dan Kompas. Di media sosial, warganet bereaksi keras:
"Kenapa uang sebesar itu dikembalikan, padahal masih banyak rakyat yang butuh makan?"
Sebagian menuding adanya ketidakefisienan, bahkan dugaan politisasi anggaran menjelang pemilu lokal.
Namun sebenarnya, ucapan "dikembalikan ke Presiden" hanyalah bentuk ungkapan administratif — bukan berarti uang itu benar-benar sudah diterima dan diserahkan kembali ke istana. Sayangnya, pernyataan itu menimbulkan kesalahpahaman besar.
---
III. Reaksi Purbaya: "Uangnya Belum Ada, Jadi Apa yang Dikembalikan?"
Keesokan harinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memberikan penjelasan kepada publik.
Ia menegaskan bahwa dana Rp 100 triliun yang disebut dalam pernyataan BGN belum pernah disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada uang fisik yang berpindah atau dikembalikan.
> "Yang saya tahu, dia (BGN) bilang mengembalikan Rp 100 triliun dari anggaran yang dia minta. Tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi uangnya belum ada," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta (DetikFinance, 13 Oktober 2025).
Menurutnya, istilah "pengembalian anggaran" dalam konteks ini tidak sesuai secara administratif. Yang benar adalah BGN membatalkan atau menunda usulan tambahan anggaran karena penyerapannya masih rendah.
Purbaya juga menjelaskan bahwa anggaran resmi MBG tahun 2025 hanya Rp 71 triliun, dan hingga awal Oktober, realisasinya baru sekitar 23–29%. Artinya, masih ada lebih dari Rp 50 triliun yang harus diserap dalam waktu kurang dari tiga bulan sebelum tutup tahun.
> "Fokus kami sekarang bukan pada angka Rp 70 triliun yang tidak ada itu, tetapi pada bagaimana Rp 71 triliun yang sudah ada bisa terserap dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Purbaya.
---
IV. Mengurai Mekanisme Anggaran Negara: Dari Usulan ke Realisasi
Untuk memahami pernyataan Purbaya, publik perlu tahu bagaimana proses penganggaran dalam sistem keuangan negara bekerja.
1. Tahap Usulan (Planning)
Setiap lembaga negara menyampaikan usulan program dan kebutuhan dananya ke Kementerian Keuangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Tahap Penetapan (Budget Approval)
Setelah melalui verifikasi, hanya sebagian dari usulan tersebut yang akan disetujui dan masuk dalam APBN. Inilah yang disebut anggaran yang disahkan.
3. Tahap Pencairan (Disbursement)
Lembaga baru bisa mencairkan dana setelah semua dokumen lengkap dan target pelaksanaan siap.
4. Tahap Realisasi dan Pelaporan
Setiap bulan, lembaga wajib melaporkan realisasi penyerapan dan hasilnya ke Kementerian Keuangan.
Dalam konteks MBG, BGN baru berada pada tahap pertama untuk sebagian dana tambahan (Rp 100 triliun). Karena belum disetujui dan belum masuk APBN, maka dana itu belum pernah ada secara nyata. Dengan kata lain, yang disebut "dikembalikan" sebenarnya adalah rencana anggaran yang dibatalkan, bukan uang tunai yang sudah diterima.
---
V. Mengapa Penyerapan MBG Rendah?
Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir September 2025, realisasi MBG baru mencapai sekitar 26% dari total Rp 71 triliun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya penyerapan:
1. Kesiapan Daerah Belum Merata
Beberapa pemerintah daerah belum menyiapkan dapur umum dan sistem distribusi bahan pangan sesuai standar BGN. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan tersendat.
2. Pendataan Penerima Manfaat Tidak Lengkap
Banyak sekolah dan lembaga sosial belum memperbarui data penerima manfaat. BGN tidak ingin menyalurkan bantuan tanpa data valid, karena berisiko menimbulkan tumpang tindih.
3. Masalah Logistik dan Rantai Pasok
Khusus di wilayah timur Indonesia, biaya distribusi tinggi dan waktu pengiriman lama. Purbaya menyebut hal ini sebagai tantangan besar yang perlu solusi lintas kementerian.
4. Koordinasi Antarlembaga yang Lemah
MBG melibatkan banyak instansi. Di lapangan, perbedaan mekanisme birokrasi antar kementerian membuat proses administratif berlapis-lapis.
5. Kapasitas SDM dan Dapur Sekolah
Beberapa sekolah belum memiliki tenaga gizi atau dapur higienis sesuai standar. Pemerintah kini menyiapkan pelatihan massal untuk guru dan petugas dapur.
---
VI. Reaksi DPR dan Pengamat: Soal Komunikasi Publik dan Akuntabilitas
Isu "pengembalian Rp 70 triliun" memantik reaksi keras dari Komisi XI DPR RI.
Anggota DPR Misbakhun menilai bahwa istilah yang digunakan Kepala BGN terlalu gegabah dan menyesatkan publik.
> "Kalau uangnya belum pernah dicairkan, tidak bisa disebut dikembalikan. Ini bukan masalah teknis saja, tapi komunikasi publik. Rakyat bisa salah paham," ujarnya.
Sementara pengamat kebijakan publik dari UI, Agus Prasetyo, mengatakan bahwa kisruh ini menggambarkan masalah klasik dalam birokrasi Indonesia, yakni lemahnya koordinasi antara lembaga pelaksana dan pengelola keuangan negara.
> "Setiap lembaga berlomba menunjukkan efisiensi, tapi terkadang lupa menjelaskan mekanisme anggaran secara benar. Akibatnya muncul persepsi salah, seolah ada uang negara yang tidak digunakan lalu dikembalikan begitu saja," jelas Agus.
---
VII. Tanggapan BGN Setelah Klarifikasi
Setelah penjelasan Purbaya viral, pihak BGN mengeluarkan pernyataan lanjutan melalui siaran pers resmi.
Dadan Hindayana menyebut bahwa istilah "pengembalian ke Presiden" hanya bermakna simbolik — bukan berarti dana fisik diserahkan.
> "Yang kami maksud adalah pembatalan terhadap rencana penggunaan dana cadangan Rp 70 triliun karena belum ada kesiapan teknis. Jadi bukan pengembalian uang tunai," ujar Dadan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pelaksanaan MBG sesuai anggaran yang ada, yaitu Rp 71 triliun.
---
VIII. Transparansi dan Kepercayaan Publik
Kasus ini mengajarkan pentingnya transparansi dalam komunikasi fiskal. Dalam era digital, informasi bisa dengan cepat disalahartikan dan memengaruhi persepsi masyarakat.
Purbaya menyatakan, Kementerian Keuangan kini memperkuat dashboard transparansi real-time agar publik bisa melihat langsung penyerapan anggaran MBG di tiap provinsi. Sistem ini akan menampilkan data terbuka mengenai berapa dana yang sudah digunakan, berapa sekolah yang sudah menerima bantuan, dan capaian gizi yang dihasilkan.
> "Kita ingin rakyat tahu setiap rupiah dipakai untuk apa. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini," tegasnya.
---
IX. Analisis Ekonomi dan Politik: Apa Maknanya Bagi Pemerintahan Jokowi?
Dari sisi ekonomi politik, polemik ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas belanja negara menjelang akhir masa jabatan Jokowi. Program MBG adalah simbol komitmen sosial pemerintah, dan kisruh komunikasi bisa menggerus kepercayaan publik bila tidak dijelaskan secara terbuka.
Ekonom senior Aviliani menilai bahwa penyerapannya yang rendah justru menunjukkan pemerintah berhati-hati agar dana tidak salah sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa jika penyerapan tidak segera meningkat, target pengentasan stunting bisa tertunda.
> "Lebih baik lambat tapi tepat, daripada cepat tapi salah sasaran. Namun pemerintah perlu mempercepat koordinasi agar program tidak berhenti di tengah jalan," ujarnya.
Dari sisi politik, pengembalian dana yang belum ada ini bisa menjadi senjata bagi oposisi untuk menyerang kredibilitas program pemerintah. Oleh karena itu, klarifikasi Purbaya dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik.
---
X. Kesimpulan: Klarifikasi Resmi Pemerintah
Dari seluruh penjelasan di atas, berikut poin-poin yang bisa dirangkum secara resmi:
1. Tidak ada uang Rp 70 triliun yang dikembalikan ke Presiden.
Yang dikembalikan hanyalah rencana anggaran tambahan yang belum pernah disetujui dan belum masuk APBN.
2. Anggaran resmi MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Dana ini sedang berjalan dan penyerapannya masih perlu ditingkatkan.
3. Masalah utama bukan anggaran, melainkan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Koordinasi antar lembaga, logistik, dan infrastruktur masih menjadi kendala.
4. Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Semua penggunaan dana akan dilaporkan secara terbuka melalui sistem digital Kemenkeu.
---
XI. Penutup: Pelajaran dari Polemik Rp 70 Triliun
Kisah "uang Rp 70 triliun yang dikembalikan ke Presiden" menjadi contoh betapa pentingnya ketelitian dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara.
Dalam sistem fiskal modern, satu kalimat yang tidak tepat bisa memicu salah persepsi, kepanikan, dan bahkan tuduhan politis.
Untungnya, klarifikasi cepat dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil meluruskan narasi dan menegaskan bahwa tidak ada dana negara yang hilang, dikembalikan, atau disalahgunakan.
Purbaya menutup pernyataannya dengan pesan yang kuat:
> "Uang rakyat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang kita kelola harus memberi manfaat bagi bangsa. MBG bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi tentang bagaimana kita memastikan anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi."
Dengan begitu, kisruh Rp 70 triliun ini menjadi pengingat bahwa transparansi, akurasi, dan komunikasi publik adalah fondasi penting dari tata kelola pemerintahan yang modern dan dipercaya rakyatnya.
---