---
💰 Daftar Uang Pemda yang Mengendap Versi Purbaya: Fakta, Kontroversi, dan Dampaknya bagi Ekonomi Daerah
---
🏛️ Pendahuluan: Ketika Uang Daerah Tidur di Bank
Beberapa waktu terakhir, publik kembali dikejutkan dengan pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa, seorang pejabat ekonomi nasional yang menyoroti besarnya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank.
Jumlahnya tidak main-main — mencapai Rp234 triliun pada triwulan III tahun 2025. Angka ini bahkan lebih besar daripada banyak APBN sektor strategis seperti pendidikan tinggi, pertanian, atau infrastruktur jalan nasional.
Pernyataan ini langsung mengundang diskusi luas. Mengapa uang yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah justru "parkir" di bank? Apa penyebabnya? Dan apa dampaknya bagi masyarakat yang menunggu pembangunan?
Artikel ini akan membahas semuanya secara ringan, jelas, dan menyeluruh — mulai dari data versi Purbaya, hingga realita di lapangan, tanggapan daerah, dan implikasi ekonominya bagi Indonesia.
---
📊 Bab 1: Apa Itu Dana Mengendap Pemda?
Sebelum membahas daftar panjang daerah yang disebut oleh Purbaya, mari kita pahami dulu istilahnya.
Dana mengendap adalah uang yang sudah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun belum dibelanjakan atau direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Biasanya, dana tersebut tersimpan di rekening kas daerah (RKUD) di bank-bank daerah atau BUMN.
Alasan uang itu belum digunakan bisa beragam:
Proyek yang belum siap dilaksanakan.
Masalah administrasi seperti tender atau izin.
Perubahan kebijakan di pertengahan tahun anggaran.
Atau, dalam kasus tertentu, karena strategi keuangan daerah — menunggu waktu yang tepat untuk realisasi.
Namun ketika jumlahnya sangat besar, masyarakat mulai bertanya: "Apakah pemerintah daerah lambat bekerja, atau memang sistemnya terlalu kaku?"
---
💡 Bab 2: Ungkapan Purbaya dan Sorotan Publik
Pada Oktober 2025, Purbaya Yudhi Sadewa, salah satu pejabat senior yang juga dikenal vokal dalam isu keuangan publik, menyebutkan bahwa ada 15 pemda dengan dana mengendap terbesar.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam belanja daerah, padahal uang tersebut sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
> "Uang itu milik rakyat. Kalau dibiarkan mengendap, berarti pembangunan tertunda. Padahal ekonomi butuh stimulus," ujar Purbaya dalam salah satu wawancaranya.
Ucapannya segera menyebar luas di media nasional. Banyak masyarakat yang baru tahu bahwa dana daerah bisa sebesar itu "tidur" di bank.
Beberapa headline media pun bermunculan:
"Dana Pemda Mengendap Rp234 T, Pemerintah Pusat Minta Evaluasi Belanja Daerah"
"Purbaya: Uang Pemda Disimpan di Bank, Bukan untuk Membangun!"
"15 Pemda Terkaya, Tapi Proyeknya Lambat Jalan"
Publik pun bereaksi: ada yang marah, ada yang heran, dan ada pula yang mencoba memahami.
---
🏦 Bab 3: Daftar 15 Pemda dengan Dana Mengendap Terbesar Versi Purbaya
Berikut data yang diungkap oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan dikutip berbagai media seperti Detik, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia pada Oktober 2025:
No Pemerintah Daerah Jumlah Dana Mengendap
1 Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun
2 Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun
3 Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun
4 Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun
5 Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun
6 Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun
7 Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun
8 Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun
9 Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun
10 Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun
11 Kabupaten Badung Rp2,2 triliun
12 Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun
13 Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun
14 Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun
15 Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun
Jika dijumlahkan, 15 daerah ini saja sudah menyumbang lebih dari Rp60 triliun dana yang belum terpakai.
Padahal, di sisi lain, masih banyak daerah lain yang kesulitan merealisasikan program infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas publik.
---
⚙️ Bab 4: Mengapa Dana Bisa Mengendap?
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap tahun, pemerintah pusat selalu memantau serapan anggaran daerah.
Beberapa penyebab utamanya antara lain:
1. Proses pengadaan yang lambat.
Tender proyek pemerintah sering kali baru dimulai di pertengahan tahun. Akibatnya, belanja baru bisa dilakukan menjelang akhir tahun.
2. Kekhawatiran pejabat daerah.
Banyak kepala dinas atau pejabat pengelola anggaran yang takut salah langkah karena ketatnya aturan dan pengawasan. Lebih baik "uang aman di bank" daripada "salah belanja dan diperiksa".
3. Perubahan kebijakan pusat.
Kadang, perubahan regulasi di tingkat nasional menyebabkan daerah harus menyesuaikan lagi rencana anggarannya.
4. Masalah koordinasi antar instansi.
Dalam beberapa kasus, satu proyek harus menunggu dokumen dari instansi lain yang belum siap.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Sebagian dana memang "disisakan" untuk tahun berikutnya. Tapi ketika jumlahnya terlalu besar, menimbulkan kesan lamban.
---
📉 Bab 5: Dampak Ekonomi dari Uang yang Mengendap
Dampak dari dana daerah yang tidak segera digunakan sangat besar — baik secara ekonomi maupun sosial.
1. Ekonomi lokal melambat.
Belanja pemerintah daerah adalah mesin penggerak ekonomi di banyak wilayah. Jika uang tidak dibelanjakan, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut melambat.
2. Pembangunan tertunda.
Proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan program UMKM tertunda. Masyarakat yang menunggu hasil pembangunan harus bersabar lebih lama.
3. Uang produktif jadi pasif.
Dana yang seharusnya berputar di masyarakat justru mengendap di bank. Padahal, jika digunakan, uang itu bisa menggandakan nilai ekonomi melalui efek multiplikasi.
4. Menurunnya kepercayaan publik.
Ketika masyarakat tahu uang besar "tidur" di bank, muncul kesan bahwa pemerintah daerah tidak serius bekerja.
---
🗣️ Bab 6: Klarifikasi dan Tanggapan dari Pemda
Setelah daftar itu diumumkan, beberapa daerah langsung memberikan tanggapan resmi.
Misalnya Kabupaten Bojonegoro, yang disebut memiliki dana mengendap Rp3,6 triliun. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dana "nganggur", melainkan SiLPA dari proyek tahun sebelumnya yang akan digunakan untuk membayar gaji, bantuan desa, dan program tahun berjalan.
Pernyataan serupa juga datang dari Provinsi DKI Jakarta, yang menjelaskan bahwa sebagian dana itu adalah hasil dari pendapatan asli daerah (PAD) yang baru dicairkan, sehingga belum sempat digunakan.
Artinya, tidak semua dana yang tampak "mengendap" berarti "tidak digunakan". Sebagian memang menunggu siklus anggaran berjalan.
Namun tetap saja, publik berharap transparansi dan percepatan realisasi bisa ditingkatkan.
---
🔍 Bab 7: Sudut Pandang Ekonomi — Ketika Dana Tak Mengalir
Dari perspektif ekonomi, dana pemerintah adalah alat utama stimulus fiskal.
Jika pemerintah daerah lambat membelanjakan anggarannya, maka perputaran ekonomi lokal menjadi lebih kecil.
Kita bisa bayangkan:
Ketika proyek jalan dibangun, tukang, penjual bahan bangunan, hingga warung di sekitar proyek akan merasakan dampaknya.
Tapi jika proyek itu tertunda, maka rantai ekonomi berhenti sementara.
Para ekonom menilai, uang Rp234 triliun yang "tidur" ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,5% jika dibelanjakan tepat waktu.
---
💬 Bab 8: Opini Publik — Antara Marah dan Memaklumi
Di media sosial, isu ini menjadi bahan diskusi panas.
Sebagian warganet mengkritik keras:
> "Wajar aja jalan rusak gak dibenerin, uangnya malah disimpen di bank!"
Namun ada juga yang lebih bijak melihat sisi lain:
> "Belum tentu salah Pemda. Kadang aturan pusat yang rumit bikin mereka gak berani belanja cepat."
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan dana mengendap bukan hanya soal niat, tapi juga soal sistem.
---
🏗️ Bab 9: Peluang dan Solusi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri telah mendorong beberapa langkah:
1. Percepatan belanja melalui e-budgeting.
Dengan sistem digital, tender bisa dilakukan lebih cepat dan transparan.
2. Reward and punishment.
Daerah dengan serapan anggaran tinggi mendapat insentif, sedangkan yang rendah bisa dipotong transfernya.
3. Pelatihan manajemen keuangan daerah.
Banyak daerah masih kekurangan SDM yang paham tata kelola anggaran modern.
4. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan.
Dengan pendampingan, pejabat daerah tidak perlu takut salah selama prosesnya transparan.
---
🌍 Bab 10: Refleksi — Saatnya Dana Mengalir ke Rakyat
Fenomena dana mengendap adalah cermin dari persoalan klasik di Indonesia: perencanaan matang, tapi pelaksanaan lambat.
Purbaya mungkin sudah benar menyoroti masalah ini. Uang yang dibiarkan mengendap sama saja dengan menunda kesejahteraan rakyat.
Bayangkan jika Rp234 triliun itu digunakan untuk:
Membangun 10.000 sekolah baru,
Meningkatkan layanan kesehatan di 500 kabupaten,
Membiayai pelatihan digital untuk jutaan UMKM,
Atau memperbaiki irigasi pertanian di seluruh pulau Jawa.
Dampaknya pasti luar biasa.
---
✍️ Penutup
Isu dana Pemda yang mengendap bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah cerita tentang kecepatan birokrasi, keberanian mengambil keputusan, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Uang itu sejatinya milik publik. Dan publik berhak tahu, mengapa ia belum kembali dalam bentuk pembangunan.
Jika setiap rupiah bisa dikelola dengan efisien dan cepat, maka Indonesia bukan hanya punya APBD besar, tapi juga hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Dan seperti kata Purbaya:
> "Uang itu harus bekerja, bukan tidur."
---