---
Surat Peringatan Kedua dari Adapundi: Kisah Nyata, Tanggung Jawab Finansial, dan Refleksi Tentang Literasi Keuangan di Era Digital
Pendahuluan: Realitas Dunia Pinjaman Digital di Indonesia
Perkembangan dunia keuangan digital di Indonesia telah membuka babak baru dalam sistem ekonomi masyarakat. Saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat mengenal istilah fintech lending atau pinjaman daring. Dari kota besar hingga pelosok daerah, layanan seperti Adapundi, Kredivo, Akulaku, dan beragam platform sejenis telah mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial secara cepat.
Namun, kemudahan tersebut tidak lepas dari tanggung jawab besar: kewajiban membayar kembali pinjaman tepat waktu. Dalam ekosistem digital yang terhubung secara otomatis, setiap transaksi dan keterlambatan pembayaran terekam dalam sistem. Inilah latar di mana kisah seorang nasabah bernama Bapak Saifudin Hidayat menjadi cermin tentang disiplin finansial, literasi digital, dan pentingnya memahami kewajiban dalam layanan keuangan modern.
Pada 7 Oktober 2025, PT Info Tekno Siaga — pengelola aplikasi Adapundi — mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Bapak Saifudin Hidayat. Surat ini bukan sekadar pemberitahuan administratif, tetapi juga bentuk komunikasi formal antara lembaga fintech dan konsumennya mengenai tanggung jawab pembayaran pinjaman yang tertunda.
Surat tersebut menandai fase penting dalam hubungan antara nasabah dan penyedia layanan, yang sekaligus menjadi bahan pembelajaran publik mengenai arti kedisiplinan finansial di era serba digital.
---
Bagian I: Latar Belakang dan Kronologi Surat Peringatan Kedua
Dalam surat resmi bernomor 150876/SP-2/ITS/X/2025, PT Info Tekno Siaga selaku pengelola Adapundi menjelaskan bahwa masih terdapat kewajiban pembayaran pinjaman atas nama Saifudin Hidayat, dengan ID Pengguna 20399309. Hingga tanggal surat diterbitkan, total kewajiban yang belum dilunasi tercatat sebesar Rp1.442.754,00.
Surat ini disampaikan dengan nada profesional, menyebutkan dengan jelas rincian kewajiban, nomor rekening virtual untuk pembayaran (BCA Virtual Account 1224550020399309), dan tata cara penyelesaian tagihan melalui sistem aplikasi Adapundi. Semua proses ditata secara digital, transparan, dan terdokumentasi secara resmi.
Adapundi juga menegaskan bahwa Surat Peringatan Kedua dikirim setelah sebelumnya diterbitkan Surat Peringatan Pertama bernomor 55980/SP-1/ITS/IV/2025, tertanggal 16 April 2025. Artinya, jarak antara peringatan pertama dan kedua menunjukkan adanya waktu cukup panjang yang diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajiban, namun belum direspons secara tuntas.
Di dalam surat itu, manajemen Adapundi menyampaikan bahwa keterlambatan Bapak Saifudin Hidayat telah melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, pihak Adapundi akan melanjutkan proses penagihan lanjutan melalui tim internal mereka, dengan tetap berpegang pada etika penagihan yang diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Surat ditandatangani oleh Ferry Oktora, selaku Manager Collection PT Info Tekno Siaga, yang juga mencantumkan informasi kontak resmi Adapundi — termasuk nomor telepon (021) 50860666 dan alamat email cs@adapundi.com — sebagai jalur komunikasi bagi konsumen yang ingin menindaklanjuti surat ini dengan cara baik.
---
Bagian II: Makna Surat Peringatan dalam Dunia Fintech
Surat peringatan, atau yang biasa disebut reminder letter, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks layanan keuangan digital, surat seperti ini menjadi salah satu instrumen hukum yang sah untuk menegaskan kembali kewajiban kontraktual antara penyedia layanan dan pengguna.
Dalam kasus Bapak Saifudin Hidayat, Surat Peringatan Kedua bukanlah bentuk ancaman, melainkan bentuk tanggung jawab institusional yang dijalankan oleh Adapundi untuk memastikan proses penagihan berjalan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pinjaman, bunga, dan keterlambatan dapat terdeteksi secara otomatis.
Surat tersebut juga memperlihatkan bahwa Adapundi tetap memberikan ruang negosiasi dan kesempatan bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dengan cara baik. Diberikan waktu tiga hari kalender sejak surat diterima untuk melunasi seluruh tagihan. Apabila pembayaran dilakukan tepat waktu, maka data nasabah akan dipulihkan secara otomatis, dan nasabah dapat kembali mengakses layanan pinjaman di masa mendatang.
Ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan aturan dan pendekatan kemanusiaan dalam pengelolaan keuangan digital.
---
Bagian III: Adapundi dan Prinsip Transparansi dalam Ekosistem Keuangan
Sebagai salah satu platform pinjaman digital di Indonesia, Adapundi dikenal sebagai layanan yang berada di bawah naungan PT Info Tekno Siaga dan telah terdaftar serta diawasi oleh OJK. Dalam ekosistem fintech yang berkembang pesat, kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus dijaga.
Adapundi berupaya menampilkan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya: mulai dari penjelasan suku bunga, tenor pinjaman, hingga denda keterlambatan. Semua informasi dapat diakses melalui aplikasi atau situs resmi Adapundi.
Namun, sebagaimana banyak kasus di sektor fintech, tantangan terbesar bukan hanya dari sisi penyedia layanan, melainkan dari perilaku pengguna. Sebagian masyarakat masih memandang pinjaman digital sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperhitungkan kemampuan membayar.
Surat Peringatan Kedua yang diterima oleh Bapak Saifudin Hidayat menjadi contoh nyata bahwa sistem fintech tidak hanya berbasis kecepatan dan kemudahan, tetapi juga sistem pengawasan dan akuntabilitas.
---
Bagian IV: Literasi Keuangan Masyarakat Digital
Salah satu pelajaran besar dari kasus ini adalah pentingnya literasi keuangan digital. Banyak pengguna aplikasi pinjaman daring yang belum sepenuhnya memahami bahwa setiap pinjaman yang mereka ambil adalah kontrak hukum. Dalam platform seperti Adapundi, setiap proses pinjaman disertai dengan persetujuan digital (e-signature) yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Bapak Saifudin Hidayat, seperti halnya banyak pengguna lain, mungkin memanfaatkan layanan pinjaman cepat untuk kebutuhan mendesak. Namun, di sisi lain, penundaan pembayaran dapat menimbulkan konsekuensi administratif, denda, dan bahkan memengaruhi reputasi kredit digitalnya.
Dalam konteks inilah, Adapundi melalui surat resminya berupaya mengingatkan nasabah untuk bertanggung jawab dan disiplin finansial. Edukasi ini tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas industri fintech di Indonesia.
---
Bagian V: Etika Penagihan dan Perlindungan Konsumen
Salah satu keunggulan Adapundi dibandingkan banyak aplikasi pinjaman ilegal adalah penerapan etika penagihan yang beradab dan sesuai regulasi. Dalam surat yang dikirim kepada Bapak Saifudin Hidayat, tidak ditemukan kata-kata kasar atau ancaman, melainkan bahasa administratif yang profesional.
Adapundi memastikan bahwa seluruh proses penagihan dilakukan oleh tim internal yang telah terdaftar di AFPI. Hal ini berbeda jauh dengan praktik pinjol ilegal yang sering menggunakan cara-cara intimidatif.
Melalui pendekatan profesional, Adapundi menunjukkan bahwa layanan pinjaman digital bisa dijalankan secara beretika, tanpa menimbulkan tekanan psikologis kepada nasabah. Tujuannya bukan untuk menakuti, melainkan untuk mendidik dan mengingatkan kembali tentang tanggung jawab finansial.
---
Bagian VI: Refleksi Sosial dan Ekonomi dari Kasus Pinjaman Digital
Surat Peringatan Kedua kepada Bapak Saifudin Hidayat dapat dilihat sebagai potret kecil dari dinamika sosial-ekonomi di Indonesia. Banyak masyarakat yang bergantung pada layanan pinjaman cepat untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, modal usaha, hingga kebutuhan mendesak lainnya.
Namun, ketergantungan tersebut kerap tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang. Akibatnya, keterlambatan pembayaran sering terjadi, dan sistem digital secara otomatis mencatatnya sebagai default.
Kasus seperti ini juga menggambarkan tantangan literasi finansial masyarakat kita: masih ada sebagian yang belum memahami bahwa pinjaman online adalah bentuk kontrak digital yang sah, bukan bantuan sosial. Oleh karena itu, surat resmi seperti yang dikirimkan oleh Adapundi seharusnya dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari pendidikan finansial nasional